Dimanakah Demokrasi Papua?

Perkembangan demorasi terus melahirkan keterbukaan, kedewasan dalam menyapaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berekspresi di jamin oleh Indonesia, menjadi contoh negra demokrasi terbesar di dunia. Kita boleh mengintip demokrasi Demokrasi di Papua, sejak turunnya Tampuk Kekuasaan Orde baru Suharto ini, merubah pemerintahan otoriter militeristik kekuasaan pemerinhan sentralistik diamna menutup ruang demokrasi Indonesia, terutama membungkam demokrasi permikiran kritis dibawah aparat kemanan sehinga rakyat tidak bisa memprotes pemerintah orde baru tersebut sangat otoriter dan miiteristik. Selama 32 tahun berkuasa ahirnya seorang pemerintah Suharto, diktator, oligarki kekuasaan bersama militer aparat negranya hancur dibawa reformasi 1998. lahirlah reformasi 1998 dibawa mahasiswa masyarakt Indonesia mebuka era baru reformasi kebebasan menyampaikan pendapat. timbul pemikiran pemisahan diri dari NKRI separatis seperti Aceh maluku dan papua, selama ini dibawa suharto menjadikan wilayah daerah operasi militer. akibat dari pelangaran HAM banyak rakyat di bunuhdaerah seperti Papua Aceh maluku Tmur Leste (Sudah Merdeka) meminta  keluar dari negra Kesatua Republi Indonesia dan medirikan Negara sendiri. pemerintah waktu itu dibawa Presiden Prof, DR. Habibi hanya seumur jagung. setelah naiknya Kiyai Abdulrahman Wahid, kebebasan Terbuka lebar, karena ketakutan melepaskan papua lepas dari NKRI. presiden Abdulrahman Wahid di beri mosi tidak percaya oleh DPRI MPR-RIdan diturunkan dari jabatanya sebagai Presiden RI dan di gantikan oleh Ibu megawati yang sangat milteristik dimana pendekatanya mengunakan pendekatan Aprat kemanan di papua, banyak melakukan pelanggaran HAM. melakukan operasi separatime, penangkapan aktifis papua dan penembakan terhadap warga papua terlalu banyak. pendekatan megawati menggunakan pendekatan kekekrasan dan tidak cocok menjadi catatan buruk terhadap papua. sedangkan masa kepemimpinan Sby menjalankan antara Deokrasi dan operasi militer banyak aktifis di tangkap karena menaikan bendera bintang kejora sebagai lambang negra papua merdeka. dimana aktifis papua ketua I Mako Musa Tabuni di tembak oleh Densus anti 88 anti Teror. penembakan yang tidak perlu terjadi dan pada ahir ahir ini Polda Papua banyak menaknap aktifis papua. banyak orang papua aktifis papua katakan rekayaasa oleh Polda papua Tito Karnavian di papua. karena sepanjang sejarah papua tidak pernah orang paua mebuat bom.  menjadi prasangka buruk dalm matinya dekorasi di Papua. Dimanakah Demokrasi papua? Dunia menjamin kebebasan berespresi menyampaikan pendapat dimuka umum secara damai dan itu sudah di ataur dalam atura. tapi melihat demokrasi di papua sangat beda dengan demokrasi yang berkembang di Indonesia lainya, Kebebasan demorasi papua seperti zaman orde baru, berada dibawa tekanan aparat kemanan Indonesia. Demorasi Papua berkembang dengan kekerasan di papua, sangat meprihatinkan. Perjuangan dengan jalan damai menyapaikan aspirasi di depan Pemerintah Indonesia dalam perjuangan HAM kekerasan di papua, karena banyak melangar HAM pemerintah Indonesia menutup demokrasi, karena para aktifis bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. dimana menguanakan kekerasan secara refeesif harus di tentang. juga mengenai perizinan demo,  aparat kemanan tidakmau mengeluarkan surat isin dan menutup ruang demokrasi untuk papua. para aktifis papua di tangkap karena tututuan kemerdekaan pisah dari negra republik indonesia. tapi perlu di ketahui perjuangan itu selama dalam rambu demokrasi dunia mengahrgai kebebasan menyapaikan pendapat dan hak bagi setiap warga negra menyapikan pendapat di muka umum. Demokrasi papua ditutup karena berbagai pelangaran Ham oleh aparat kemanan Indonesia di sana, penembakan pembunuhan dengan stikma Separatisme, OPM, GPK dan lain sebagainya. juga penangkapan aktivis papua merdeka dalam demo damai, skenario Polisi papua dengan tuduhan pembuatan bom, memiliki senjata, amunisi penembakan pebunuhan misterius aktivis papua mendi tanda bruknya demokrsi di papua. Kekerasa terus terjadi oleh apart kemanan Indonesia di papua, mendakan tidak ada demokrasi, kebebasan hanya di paksakan oleh orang papua memperjuangkan demorasi trhadap refresisifitas aparat yng sangat arogansi terhadap aktifis papua. Pemerintah Polda papua Segerah Buka Ruang Demokrasi dan Hentikan penangkapan Papua Pemerintah Indonesia segera buka rkembali ruang deokrasi di Papua dan menjamin kebebasan berdekorasi. mengijikan gerakan prodekrasi menyapaikan pendapat mereka terkait dengan perjuangan HAM dan demokrasi di tanah Papua. suatu negra demokrasi timbul karena banyak pemikiran kritis, dan tanda majunya pemikiran perkembanga di suatu daerah, makanya polda papua pemerintahan SBY segera mebuka ruang demorasi di tanah papua. Dunia akan melihat demokrasi yang cacat edang berkembang di sana tapi tak ada demorasi di papua ini, melahirkan orde baru pemerintah militeristik suharto kembali lagi. segera pemerintah menamih Ham dan demokrasi di tanah papua. Perkembangan demorasi terus melahirkan keterbukaan, kedewasan dalam menyapaikan pendapat di muka umum. Kebebasan berekspresi di jamin oleh Indonesia, menjadi contoh negra demokrasi terbesar di dunia. Kita boleh mengintip demokrasi Demokrasi di Papua, sejak turunnya Tampuk Kekuasaan Orde baru Suharto ini, merubah pemerintahan otoriter militeristik kekuasaan pemerinhan sentralistik diamna menutup ruang demokrasi Indonesia, terutama membungkam demokrasi permikiran kritis dibawah aparat kemanan sehinga rakyat tidak bisa memprotes pemerintah orde baru tersebut sangat otoriter dan miiteristik. Selama 32 tahun berkuasa ahirnya seorang pemerintah Suharto, diktator, oligarki kekuasaan bersama militer aparat negranya hancur dibawa reformasi 1998. lahirlah reformasi 1998 dibawa mahasiswa masyarakt Indonesia mebuka era baru reformasi kebebasan menyampaikan pendapat. timbul pemikiran pemisahan diri dari NKRI separatis seperti Aceh maluku dan papua, selama ini dibawa suharto menjadikan wilayah daerah operasi militer. akibat dari pelangaran HAM banyak rakyat di bunuhdaerah seperti Papua Aceh maluku Tmur Leste (Sudah Merdeka) meminta  keluar dari negra Kesatua Republi Indonesia dan medirikan Negara sendiri. pemerintah waktu itu dibawa Presiden Prof, DR. Habibi hanya seumur jagung. setelah naiknya Kiyai Abdulrahman Wahid, kebebasan Terbuka lebar, karena ketakutan melepaskan papua lepas dari NKRI. presiden Abdulrahman Wahid di beri mosi tidak percaya oleh DPRI MPR-RIdan diturunkan dari jabatanya sebagai Presiden RI dan di gantikan oleh Ibu megawati yang sangat milteristik dimana pendekatanya mengunakan pendekatan Aprat kemanan di papua, banyak melakukan pelanggaran HAM. melakukan operasi separatime, penangkapan aktifis papua dan penembakan terhadap warga papua terlalu banyak. pendekatan megawati menggunakan pendekatan kekekrasan dan tidak cocok menjadi catatan buruk terhadap papua. sedangkan masa kepemimpinan Sby menjalankan antara Deokrasi dan operasi militer banyak aktifis di tangkap karena menaikan bendera bintang kejora sebagai lambang negra papua merdeka. dimana aktifis papua ketua I Mako Musa Tabuni di tembak oleh Densus anti 88 anti Teror. penembakan yang tidak perlu terjadi dan pada ahir ahir ini Polda Papua banyak menaknap aktifis papua. banyak orang papua aktifis papua katakan rekayaasa oleh Polda papua Tito Karnavian di papua. karena sepanjang sejarah papua tidak pernah orang paua mebuat bom.  menjadi prasangka buruk dalm matinya dekorasi di Papua. Dimanakah Demokrasi papua? Dunia menjamin kebebasan berespresi menyampaikan pendapat dimuka umum secara damai dan itu sudah di ataur dalam atura. tapi melihat demokrasi di papua sangat beda dengan demokrasi yang berkembang di Indonesia lainya, Kebebasan demorasi papua seperti zaman orde baru, berada dibawa tekanan aparat kemanan Indonesia. Demorasi Papua berkembang dengan kekerasan di papua, sangat meprihatinkan. Perjuangan dengan jalan damai menyapaikan aspirasi di depan Pemerintah Indonesia dalam perjuangan HAM kekerasan di papua, karena banyak melangar HAM pemerintah Indonesia menutup demokrasi, karena para aktifis bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. dimana menguanakan kekerasan secara refeesif harus di tentang. juga mengenai perizinan demo,  aparat kemanan tidakmau mengeluarkan surat isin dan menutup ruang demokrasi untuk papua. para aktifis papua di tangkap karena tututuan kemerdekaan pisah dari negra republik indonesia. tapi perlu di ketahui perjuangan itu selama dalam rambu demokrasi dunia mengahrgai kebebasan menyapaikan pendapat dan hak bagi setiap warga negra menyapikan pendapat di muka umum. Demokrasi papua ditutup karena berbagai pelangaran Ham oleh aparat kemanan Indonesia di sana, penembakan pembunuhan dengan stikma Separatisme, OPM, GPK dan lain sebagainya. juga penangkapan aktivis papua merdeka dalam demo damai, skenario Polisi papua dengan tuduhan pembuatan bom, memiliki senjata, amunisi penembakan pebunuhan misterius aktivis papua mendi tanda bruknya demokrsi di papua. Kekerasa terus terjadi oleh apart kemanan Indonesia di papua, mendakan tidak ada demokrasi, kebebasan hanya di paksakan oleh orang papua memperjuangkan demorasi trhadap refresisifitas aparat yng sangat arogansi terhadap aktifis papua. Pemerintah Polda papua Segerah Buka Ruang Demokrasi dan Hentikan penangkapan Papua Pemerintah Indonesia segera buka rkembali ruang deokrasi di Papua dan menjamin kebebasan berdekorasi. mengijikan gerakan prodekrasi menyapaikan pendapat mereka terkait dengan perjuangan HAM dan demokrasi di tanah Papua. suatu negra demokrasi timbul karena banyak pemikiran kritis, dan tanda majunya pemikiran perkembanga di suatu daerah, makanya polda papua pemerintahan SBY segera mebuka ruang demorasi di tanah papua. Dunia akan melihat demokrasi yang cacat edang berkembang di sana tapi tak ada demorasi di papua ini, melahirkan orde baru pemerintah militeristik suharto kembali lagi. segera pemerintah menamih Ham dan demokrasi di tanah papua. Solusi Utama penyelesaian persoalan papua ini, dengan jalan Dilog pelurusan sejarah papua yang di bengkokan oleh Pemerintah menurut orang papua (pelaku Sejarah PEPERA 1969). perlu penyelesaian menyeluru supaya memotong ratai kekerasan di Papua.